Juned | 30 Januari 2026

Kominfo Kota Pariaman --- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Infrastruktur Pascabencana sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana yang belum terakomodir dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur dan Kepala Balai dibawah Kementerian PU beserta Mitra Kerja, Para Bupati dan Wali Kota se Sumatera Barat, Pimpinan OPD Provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pariaman Yota Balad turut menghadiri Rapat Koordinasi ini yang dimoderatori oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumbar Adib Alfikri.

“Rakor ini merupakan tindak lanjut dari bencana Hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat di akhir Tahun 2025 kemaren, dan Kota Pariaman merupakan salah satu daerah yang terdampak, dan mengusulkan pemulihan infrastruktur R3P ke Pemerintah Pusat,” ujar Yota Balad.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Kegiatan ini juga untuk percepatan penanganan pasca bencana yang memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, tuturnya.

“Dengan adanya sinkronisasi dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kota Pariaman, semua data kerusakan infrastruktur yang telah masuk di sistem dan telah diverifikasi, nantinya akan segera dikerjakan oleh Pemerintah Pusat,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan dokumen R3P Sumbar telah selesai disusun dan sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB. Namun demikian, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memastikan tidak ada data lapangan yang tertinggal.

“Rapat koordinasi ini kita laksanakan bukan untuk menyusun ulang R3P, tetapi untuk melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran data jika masih ada kebutuhan daerah yang belum tercantum dalam dokumen yang telah diserahkan,” ujar Mahyeldi.

Ia menyebut, berdasarkan dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar mencapai Rp 18,9 triliun. Angka tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ketangguhan daerah ke depan.

“Oleh karena itu, melalui rakor ini kami meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta lapangan. Jika ada yang tertinggal, akan kita susulkan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan, Sumbar merupakan salah satu provinsi tercepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat.

“R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibanding provinsi lain. Ini menunjukkan keseriusan dan kerja cepat Pemerintah Provinsi Sumbar,” kata Andre.

Ia menambahkan, apabila masih terdapat data yang tertinggal atau belum tercantum dalam dokumen R3P, maka hal tersebut akan disusulkan dan dikawal melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar sebesar Rp18,9 triliun saat ini sudah diajukan dan dalam proses di tingkat pusat. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan daerah ini benar-benar terakomodir,” tukasnya mengakhiri. (J)

MC Kota Pariaman

Share Berita: