Juned | 5 November 2026

Kominfo Kota Pariaman --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman menggelar 2 Agenda Rapat Paripurna secara marathon. Yang Pertama Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Pariaman tentang RAPBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2027, dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi, di ruang sidang utama DPRD Kota Pariaman, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kamis siang (5/11/2026).

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim, Wakil Ketua DPRD, Riza Saputra dan Yogi Firman serta dihadiri Anggota DPRD Kota Pariaman, Perwakilan Polres Pariaman, Sekretaris Daerah Afrizal Azhar, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Badan, Kabag, Kakan, Camat dan pejabat Eselon III di lingkup Pemerintah Kota Pariaman.

 “Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD yang telah meneliti dan mengoreksi Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2027, yang telah kami sampaikan dengan memberikan Pandangan Umum berupa saran, himbauan dan penjelasan, serta pertanyaan demi terwujudnya Roda Pemerintahan yang baik dan lancar di Kota Pariaman,” ujar Mulyadi sebelum menjawab Pandangn Umum Fraksi ini.

Terkait atas Pandangan Umum yang disampaikan oleh Sdri. Fitri Nora dari Fraksi Bintang Indonesia Raya, Mulyadi menjelaskan : Terkait optimalisasi PAD, Pemko Pariaman akan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pemutakhiran basis data, peningkatan pengawasan, serta penerapan ETPD guna menggali potensi pendapatan daerah secara optimal dan terukur.

“Terkait alokasi Belanja Operasi, Pemerintah Kota Pariaman akan terus mengedepankan efisiensi dan ketepatan sasaran belanja, sehingga alokasi anggaran dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.

Dan terkait perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Mulyadi menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman akan terus mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui penguatan program perlindungan, pemberdayaan, penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, serta pemutakhiran data sebagai dasar perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, tambahnya.

“Pandangan Umum yang disampaikan oleh Sdr. Taufik dari Fraksi Keadilan Kesejahteraan Nasional, dapat kami jelaskan : Terkait kemandirian fiskal dan optimalisasi PAD, Pihaknya akan terus menggali potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan pemanfaatan aset daerah,” ungkapnya

Lebih lanjut terkait kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran, Mulyadi menyampaikan Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen mengarahkan belanja daerah pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengendalian belanja operasional dan peningkatan efisiensi terus dilakukan agar penggunaan APBD lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

“Terkait peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, Pemerintah Kota Pariaman telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 24,07% dan anggaran kesehatan sebesar 19,24% dari total belanja daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027. Alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pencapaian target pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,” tukasnya.

Selanjutnya atas Pandangan Umum yang disampaikan oleh Sdr. Efrizal dari Fraksi Partai Golkar, Mulyadi menjelaskan : Terkait Belanja Daerah, Pemerintah Daerah memahami perhatian Fraksi Partai Golkar terhadap besarnya alokasi belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban belanja aparatur dan kebutuhan belanja pembangunan, terangnya.

“Besarnya alokasi belanja pegawai merupakan konsekuensi dari kewajiban pemenuhan gaji, tunjangan, dan hak-hak ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen mengendalikan belanja aparatur melalui perencanaan kebutuhan pegawai dan pengelolaan belanja yang lebih efisien,” tuturnya.

Atas Pandangan Umum yang disampaikan oleh Sdr. Wahyu Satria Putra dari Fraksi PPP, dapat kami jelaskan : Terkait Penguatan Visi Pembangunan dan Penyelarasan Program, Pemerintah Daerah berkomitmen memastikan seluruh program dan kegiatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 selaras dengan RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS yang telah disepakati bersama, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ulas Mulyadi.

“Terkait Pendanaan Pendidikan dan Keagamaan, Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan melalui dukungan terhadap pendidikan keagamaan seperti pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan serta tingkat Kota, Program Satu Rumah Satu Hafiz, pembinaan guru mengaji dan madrasah, serta sarana dan prasarana rumah ibadah. Pengalokasian anggarannya akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

Lalu atas Pandangan Umum yang disampaikan oleh Sdr. Indra Jaya dari Fraksi PAN, dapat kami jelaskan : Terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Pariaman sependapat bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh program tersebut akan diarahkan agar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman” tukasnya.

Terakhir atas Pandangan Umum yang disampaikan oleh Sdr. Suhermen Mursyid dari Fraksi Demokrat, dapat kami jelaskan sebagai berikut : Terkait SILPA dan Penggunaan Anggaran, Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan defisit, dapat kami jelaskan bahwa nilai SiLPA dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 masih berupa proyeksi dan akan disesuaikan dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026.

“Pemanfaatannya akan memperhatikan kondisi keuangan dan likuiditas daerah agar tidak mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Kami juga di Pemerintah Kota Pariaman melalui TAPD akan terus melakukan evaluasi dan verifikasi RKA agar setiap alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan riil, target kinerja yang terukur, serta prinsip efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tutupnya. (J)

MC Kota Pariaman

Share Berita: