Erwin | 29 September 2021

Kominfo Kota Pariaman --- Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2021 di Grand Zuri Hotel, Padang, Rabu (29/9).

Rakor dengan tajuk “Optimalisasi Program Pembangunan Khususnya Bidang Pelayanan Dasar dalam Rangka Mewujudkan Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Hadir selaku narasumber, Wakil Ketua I DPD RI, Dr. Nono Sampono, dan Dr. Suhajar Diantoro, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri.

Mahyeldi saat membuka rapat tersebut mengatakan, Pemenuhan standar minimal Pelayanan kepada Masyarakat (SPM) merupakan prioritas utama sebagai indikator dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, SPM penting dan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumbar.

“SPM ini wajib dan mutlak. Kinerja bukan lagi bicara tentang standar operasional prosedur (SOP), melainkan tentang sejauh mana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Jangan sampai ada warga Sumbar yang tidak mendapat pelayanan dasar. Hal ini juga harus didukung anggaran, jangan sampai anggaran penunjang lebih besar dari anggaran yang wajib ,” ucapnya.

Mahyeldi menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah penyediaan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan infrastruktur, masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta permasalahan lain yang terkait dengan pelayanan dasar menjadi tugas utama bagi Pemda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. 

“Agar realisasi pencapaian target SPM dapat tercapai 100 persen tentu perlu perhatian dari Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan roda pemerintahan daerah melalui perencanaan prioritas anggaran pada perangkat daerah pengampu SPM yang mengutamakan kegiatan urusan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat yang tidak mampu,” sebut Gubernur yang akrab disapa Buya ini. 

Selain pelaksanaan SPM, daerah juga diamanatkan beberapa tugas lainnya yang merupakan bagian dari pencapaian SPM, yakni pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), aksi konvergensi penurunan stunting, kabupaten dan kota sehat, suistainable development goals (SDG’s), penurunan kemiskinan, pengentasan daerah tertinggal dan survey layanan rujukan terpadu. 

Gubernur berharap melalui rapat koordinasi ini, dapat menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang menjadi solusi dan langkah strategis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  serta  kelancaran program pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. 

Sementara itu, Wakil Walikota Pariaman menyampaikan bahwa rakor ini digelar dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan dan penyamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Diharapkan melalui rakor ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan serta langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumbar terkhususnya Kota Pariaman ,” Pungkasnya mengakhiri.

Selain Wakil Walikota Pariaman, hadir juga Anggota DPD RI Emma Yohana dan Leonardi Harmaini, Bupati Agam, Andri Warman, Bupati Solok Selatan, Khairunnas, Bupati 50 Kota, Safarudin, Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang, Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, Wakil Walikota Padang Panjang, Asrul, serta sejumlah pejabat lainnya. (Erwin)

MC Kota Pariaman

Share Berita: