Walikota Pariaman, Genius Umar bersama dengan Sekjen DPD RI, Reydonnyzar Moenek, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Direktur IPDN, Tun Huseno, serta Pakar Hukum Unand, Yuslim, pada Diskusi Leterasi “Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah” di Kampus Paska Sarjana Fakultas hukum UNAND Padang, Selasa (10/12/2019).

Juned | 10 Desember 2019

 

Kominfo Kota Pariaman --- Walikota Pariaman, Genius Umar didaulat sebagai Narasumber Diskusi Leterasi, yang diadakan oleh Fakultas Hukum Unand yang bekerja sama dengan DPD RI, di Kampus Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand Pancasila Padang, Selasa pagi ini (10/12/2019).

Genius Umar merupakan salah satu narasumber dari 5 narasumber yang diundang, dimana 4 lainya yaitu, Sekjen DPD RI, Reydonnyzar Moenek, yang merupakan pakar Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Invesment Analyst, kemudian Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Direktur IPDN, Tun Huseno, serta Pakar Hukum Unand, Yuslim, dan diskusi ini dimoderatori Hengki Andora.

Diskusi Leterasi yang diangkat kali ini, bertemakan “Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah”, dimana Permasalahan Good Governance (Pemerintahan yang baik) dan pengelolaan keuangan daerah, yang memenuhi indikator yang ditetapkan.

Wako Pariaman, Genius Umar mengungkapkan indikator penilaian Good Governance mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor.

"Good Governance harus memenuhi 3 elemen, yaitu Economic, Political, dan Administrative. Untuk Economic Governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan, yang memfasilitasi aktifitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi, dan kemudian mempunyai implikasi terhadap equality, proverty, dan quality of life", ujarnya.

"Political Governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formalisasi kebijakan. Dan Administrative Governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Jadi institusi dari Governance memiliki 3 domain, yaitu, state (Pemerintah/Negara), Private Sector (Sektor Swasta dan Dunia Usaha), dan Society (Masyarakat) yang saling beinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing", ulasnya lebih lanjut.

Untuk menciptakan Good Governance, institusi pemerintah berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta untuk menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society (Masyarakat) berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik

"Dengan elemen-element tersebut, kita berupaya di Pemko Pariaman, untuk menciptakan Good Governance, dimana hal tersebut telah ditunjukan dengan penghargaan Kota Pariaman sebagai Kota yang meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumbar, yang untuk tahun 2019 ini untuk yang ke 6 kali, dan 4 kali secara berturut-turut", tutupnya.

Diskusi Leterasi ini, dihadiri dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Unand, serta turut hadir mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), birokrat dan tokoh-tokoh masyarakat Sumbar. (J)

MC Kota Pariaman

Share Berita: