Tim BPK Kemensos sedang melakukan pemeriksaan penggunaan dana puskesos di desa kampung baru

Tachi | 7 Februari 2020

Kominfo Kota Pariaman--- Kamis (6/2), Dua Desa yang berada di Kecamatan yang berbeda, mendapatkan kunjungan dari tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementerian Sosial (Kemensos), Pendamping Daerah, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Pariaman.

Kunjugan yang dilakukan bertujuan untuk melihat dan mencocokan tentang pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang telah dilakukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah, dan Desa Kampung Baru Padusunan yang berada di Kecamatan Pariaman Timur, apakah sesuai dengan apa yang dilaporkan atau tidak.

“SLRT merupakan Layanan Satu Pintu yang didirikan untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera. Tujuannya adalah menguhubungkan dan memudahkan mereka dalam mengakses berbagai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka,” tutur Elget Oktaviani sebagai TKSK Kota Pariaman.

Jadi SLRT mengintegrasikan informasi, data dan layanan dalam satu tempat. Sekretariat SLRT menjadi satu kesatuan dengan kantor dinsos kabupaten atau kota setempat. Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, pemutakhiran data kesejahteraan sosial, hingga integrasi informasi, data dan layanan.

“Dengan adanya layanan SLRT, warga cukup datang ke satu tempat untuk mengakses beragam layanan sosial dan perlindungan sosial menjadi lebih komprehensif, misalnya mengurus Kartu Identitas Kependudukan atau Akta Kelahiran, meminta informasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), semua dilayani dalam satu tempat dalam satu waktu”, jelas Elget.

Sementara itu Elidawati yang bertindak selaku Pendamping Daerah menyatakan bahwa disetiap kota dan kabupaten yang telah memiliki SLRT, juga memiliki layanan di tingkat desa yang diberi nama Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), dan Kementerian Sosial memfasilitasi pendirian dua Puskesos di setiap kota/kabupaten tersebut.

“Dan bagi Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan yangn belum mempunyai Puskesos dan ingin membuat Puskesos Mandiri untuk mengakomodir kebutuhan warganya , kami akan mendukungn sepenuhnya, karena semakin banyak jumlah Puskesos, semakin luas jangkauan pelayanan SLRT," ulas Elidawati.

Beliau juga menyampaikan bahwa tujuan Puskesos ini adalah untuk mendekatkan layanan SLRT dengan masyarakat pedesaan sehingga mereka tidak harus menempuh jarak yang jauh ke lokasi SLRT di tingkat kota atau kabupaten.

“Layanan Puskesos dilakukan oleh warga dan untuk warga ini merupakan perwujudan Negara Hadir di tingkat desa," tambahnya. 

“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan dengan tim BPK di dua desa yang mendapatkan dana puskesos dari dana APBN tersebut berjalan lancar, dan hasilnya sesuai dengan apa yang telah mereka laksanakan sesuai dengan aturan yang telah ada”,  tutup Elidawati dalam wawancara yang dilakukan oleh Tim Peliput Media Center Kominfo Kota Pariaman di Desa Kampung Baru. (Desi)

MC Kota Pariaman

Share Berita: