Wako Pariaman, Genius Umar Pimpin Rapat Bersama Forkopimda Bahas Penerapan Perda AKB dan Perwako Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, bertempat di ruang kerja Walikota Pariaman, Balaikota Pariaman, Rabu siang  (16/9/2020).

Juned | 16 September 2020

Kominfo Kota Pariaman --- Pemerintah Kota Pariaman gelar rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pariaman membahas dan menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Walikota (Perwako) Pariaman tentang tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 di Kota Pariaman.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Walikota Pariaman, Genius Umar, dan dihadiri oleh Kapolres Pariaman AKBP. Deny Rendra Laksmana, Dandim 0308 Pariaman, Letkol Czi. Titan Jatmiko, Kajari Pariaman, Azman Tanjung, Wakil Ketua DPRD, Mulyadi, Sekdako Pariaman, Fadli, Asisten, Staf Ahli dan beberapa Kepala OPD, bertempat di ruang kerja Walikota Pariaman, Balaikota Pariaman, Rabu siang  (16/9/2020).

Sebagaimana diketahui, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 15/B/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Dalam Perda tersebut telah diatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol COVID-19.

“Untuk Kota Pariaman, kita juga telah membuat Perwako Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perwako Nomor 27 Tahun 2020, Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pariaman, sehingga nanti landasan kita dalam menertibkan pelanggar protocol kesehatan di Kota Pariaman, dapat sejalan,” ujar Genius Umar.

Lulusan S2 Kebijakan Publik UGM ini dalam arahannya mengatakan, dengan adanya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Perwako Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, kiranya dapat mendisiplinkan warga mengenai penerapan protokol kesehatan.

Dalam perda itu disebutkan, pelanggar protokol kesehatan diancam sanksi pidana, kurungan selama dua hari. Hal itu dijelaskan dalam BAB IX tentang Ketentuan Pidana, dimana setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp 250.000, sesuai yang terturlis dalam Pada pasal 110 ayat 1.

Sedangkan didalam Perwako, pelanggaran terhadap pelaksanaan tatanan normal baru dapat dikenakan sanksi terhadap perseorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau pertanggungjawaban tempat dan fasilitas umum.

“Sanksi tersebut ialah berupa teguran lisan, teguran tertulis dan sanksi administrasi dan terakhir adalah sanksi sosial. Sementara untuk hukuman kerja sosial, diberikan apabila terjadi pelanggaran pada waktu razia gabungan. Kerja sosial berupa pembersihan fasilitas umum dilokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut berupa rompi bertuliskan ‘Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 “, jelas Wako Pariaman ini.

"Kita berharap dengan adanya Perda dan Perwako tersebut, masyarakat dapat disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mencegah dan mengendalikan Covid-19 ini, agar tidak meluas dan dapat memutus penyebaranya di Kota Pariaman yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Genius Umar juga berharap hal ini nantinya dapat memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya. Perda ini juga mewujudkan kesadaran bersama, saling menjaga, berdisiplin dan bergotong royong dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19, termasuk juga memunculkan atau menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan, ulas lulusan STPDN yang bergelar Doktor ini mengakhiri. (J)

 

MC Kota Pariaman

Share Berita: