Rapat Kordinasi dengan  Unit Pelayanan Publik

Tachi | 19 Maret 2021

Kominfo Kota Pariaman--- Sesuai dengan amanah Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang “Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)”, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk aktif melakukan pengelolaan informasi pelayanan publik dalam aplikasi SIPPN yang dikelola oleh Kementerian PAN RB.

Terkait dengan hal tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman menggelar Rapat Kordinasi dengan  Unit Pelayanan Publik, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai percontohan, diantaranya Dinas DPMPTSP dan Naker, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, BPKPD, Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata dan Budaya, dan Camat Pariaman Tengah, untuk melakukan Evaluasi Pengelolaan Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tahun 2021, dan acara tersebut di dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman  Ahmad Zakri.

Kepala Bagian Organisasi  Sekretariat Daerah Kota Pariaman Lia Lestari sebutkan dalam acara yang digelar di ruang rapat Bappeda Jumat (19/3/21), rakor ini diadakan dengan tujuan untuk mewujudkan pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, mewujudkan keterpaduan informasi pelayanan publik, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk melakukan monitoring evaluasi dalam informasi pelayanan publik pada SIPPN, ada beberapa indikator yang harus di monitoring antara lain, Kepemilikan Akun, Pengisian Profil Instansi, Pengisian Pelaksana, Pengisian Jenis Layanan, Pengisian Maklumat Pelayanan, Pengisian SK Standar Pelayanan atau SK Pengelolaan.

Adapun langkah-langkah yang harus dilalui terkait dengan SIPPN ini adalah dengan cara Membuat Akun Instansi, Menunjuk Admin dan Sub Admin Instansi, Menyiapkan materi informasi untuk diinput pada aplikasi yang diakses melalui domain http://sipp.menpan.go.id/, dan Menginput serta melakukan updating informasi pada SIPPN.

Kemudian untuk Materi Informasi tersebut meliputi, Profil Penyelenggara, Profl Pelaksana, Standar  Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Penilaian Kinerja, dan Penyediaan Berita. Untuk Profil Penyelenggara terdiri dari, nama penyelenggara, jenis penyelenggara, jenis layanan, alamat penyelenggara,  nomor telepon, email, dan jumlah pelaksana. Profil Pelaksana juga terdiri dari, nama pejabat, jabatan, kompetensi pelaksana, nomor telepon, dan foto.

Untuk Standar Pelayanan terdiri dari, produk layanan, persyaratan, mekanisme atau prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan pengelolaan pengaduan. Kemudian Maklumat Pelayanan  merupakan komitmen atau janji Penyelenggara, untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas. Kemudian ada juga Penilaian Kinerja yaitu, Dokumen hasil kegiatan program kerja instansi pemerintah yang memiliki unit pelayanan, dan terakhir adalah Penyediaan Berita, yaitu Penyelenggara wajib menyediakan informasi dalam bentuk pemberitaan mengenai kejadian aktual yang berkaitan dengan pelayanan publik dan dikemas secara menarik. (tc)

MC Kota Pariaman

Share Berita: