Juned | 16 Februari 2022

Kominfo Kota Pariaman --- Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), harus memenuhi indikator-indikator pelayanan publik yang telah tetapkan, sehingga tingkat kepatuhan pelayanan publik di Kota Pariaman, dapat kita wujudkan dan menjadi yang terbaik.

Hal tersebut disampaikan Asisten II (Administrasi Pembangunan dan Umum), Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman, Elfis Candra, ketika memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik, yang diikuti oleh setiap OPD, Kantor, UPT yang ada di Kota Pariaman, bertempat di ruang rapat Balaikota Pariaman, Rabu (16/2).

"Masih ada OPD yang belum memenuhi standar indikator pelayanan publik, dimana 9 indikator tersebut adalah : Standar Pelayanan, Maklumat Layanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Sarana dan Prasarana Fasiltas, Pelayanan Khusus, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kinerja, Visi Misi dan Motto Pelayanan dan Atribut," ujarnya.

Lebih lanjut Elfis Candra juga mengingatkan kepada OPD sabagai UPP untuk dapat mengisi tabel produk layanan apa saja yang telah dibuat oleh masing-masing OPD, dan dapat segera melakukan pemenuhan terhadap 9 indikator pelayanan publik.

"Hal ini agar segera ditindak lanjuti, karena pada akhir Triwulan Pertama ini, akan ada penilaian dari Ombusdman, dan jenis layanan yang ada di masing-masing OPD, untuk dapat diidentifikasi berdasarkan pengelompokanya,  dan penilaian ini dilakukan secara langsung dan mendadak, sehingga kita tidak tahu kapan Ombusdman akan turun ke lapangan menilai kita," tukasnya.

Elfis Candra menuturkan bahwa penilaian kepatuhan, perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan, ulasnya

"Untuk Kota Pariaman, di Tahun 2020 lalu, kita mendapatkan Zona Hijau, dan di tahun selanjutnya 2021, turun menjadi Zona Kuning, dan kita berharap untuk Tahun 2022 ini, kita dapat kembali mendapatkan predikat Zona Hijau," ungkapnya mengakhiri.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah Pemko Pariaman, Lia Lestari menjelaskan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi ini menindaklanjuti Surat Kepala Ombudman RI Perwakilan Sumatera Barat Nomor B/0058/PC.02-03/II/2022, tanggal 10 Februari 2022, Perihal Permintaan Data Layanan Produk.

"Ombudsman manargetkan sasaran kepada 587 instansi se indonesia, yang dilakukan oleh 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI yang ada di tiap Provinsi, dan nantinya akan ada Penilaian tingkat kepatuhan UPP dan hasil penilaian berupa Nilai dan Predikat Zona Kepatuhan," ucapnya.

Ada 3 (tiga) Jenis Zona dalam Predikat Pelayanan Publik, apakah termasuk Zona Hijau, Zona Kuning, atau berada di Zona Merah. Untuk terbaik mendapat predikat Zona Hijau, masuk evaluasi pada darah di Zona Kuning, dan mendapat teguran bila berada di Zona Merah.

"Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai upaya percepatan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik, sesuai dengan Peraturan Ombudsamn Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik," tutupnya. (J)

MC Kota Pariaman

Share Berita: