Kepala BPJS Kota Pariaman Sari Ruspa saat memberikan materi Sosialisasi JKN-KIS Untuk Unsur  Kelembagaan Desa BPD, dubalang, barakai, guru PAUD dan guru mengaji bertempat di Balairung rumah dinas Walikota Pariaman, Selasa (30/4/2019).

Erwin | 30 April 2019

Kominfo Kota Pariaman --- BPJS Kesehatan Kota Pariaman adakan Sosialisasi JKN-KIS Untuk Unsur  Kelembagaan Desa. Sosialisasi diadakan di Balairung rumah dinas Walikota Pariaman, Selasa n(30/4/2019) yang dihadiri 150 orang perwakilan lembaga desa BPD, dubalang, barakai, guru PAUD dan guru mengaji.

Kepala BPJS Kota Pariaman Sari Ruspa mengatakan kami sangat mengapresiasi Pemkot Pariaman dengan terselenggaranya kegiatan Sosialisasi JKN-KIS Untuk Unsur Kelembagaan Desa di Kota Pariaman ini. Ini adalah yang perdana di indonesia atas penjaminan kesehatan untuk unsur kelembagaan desa seperti BPD, dubalang, barakai, guru PAUD dan guru mengaji.

Alhamdulillah, Walikota Pariaman cukup suport dengan program JKN-KIS ini, bahkan sudah dikeluarkan Perwako untuk bisa menjaminkan unsur kelembagaan desa di masing-masing desa, Pemkot Pariaman sejauh ini sudah melakukan progres yang luar biasa untuk mencapai universal coverage di Kota Pariaman.

Untuk progres tentang kepesertaan JKN-KIS di Kota Pariaman sendiri ini cukup baik, dari tahun kemarin hanya 79% sekarang sudah mencapai 87%. Walikota Pariaman cukup konsen sekali dengan penjaminan kesehatan ini”, ujarnya.

Menurut rencana, di akhir tahun 2019 ini akan ada penambahan anggaran jaminan kesehatan untuk semua masyarakat Kota Pariaman artinya Pemkot Pariaman sangat fokus dengan jaminan kesehatan untuk masyarakat pariaman baik dari kelembagaan desa maupun masyarakat tidak mampu.

Masyarakat cukup antusias untuk menghadiri sosialisasi ini, sekarang tinggal satu langkah lagi kita menunggu data dari desa dan kecamatan. Mungkin  dari instruksi walikota terbaru Nomor 1 2019 pada bulan maret kemarin diluncurkan, insyaallah kami positif bisa mendapatkan data dibulan mei ini, sehingga dibulan juni masyarakat lembaga desa bisa kita jamin di JKN-KIS.

Terkait keluhan masyarakat tentang pelayanan di rumah sakit, ini merupakan suatu evaluasi bagi kami artinya JKN-KIS masih perlu kita kawal kedepannya, karena program ini merupakan program bersama tidak bisa diselesaikan oleh BPJS Kesehatan saja banyak stakeholders dalam hal ini yang bisa mensukseskan program ini.

Insyaallah, Kota Pariaman cukup berkomitmen untuk semua rumah sakit baik RSUD, RS TMC, RS Aisyah, tapi jika masih ada yang bermasalah bisa dikomunikasikan dahulu sebelum kami memberikan surat peringatan ke rumah sakit tersebut. Sejauh ini sudah ada yang melapor ke kami baik masalah obat dan pelayanan dokter, tapi RS terkait cukup terbuka dengan keluhan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kedepannya “, ujarnya mengakhiri.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AKB Kota Pariaman Alfian Harun selaku narasumber mengatakan dari target capaian keinginan kita semua adalah 100% warga Kota Pariaman itu terjamin kesehatannya. Dari data terakhir BPJS itu kurang lebih 87% yang sudah terjaminkan dari jumlah warga Kota Pariaman.

Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan sekarang sedang kami lakukan update data dengan Disdukcapil, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Persoalannya saya yakin kalo kita ambil dari jumlah penduduk Kota Pariaman yang betul-betul real angkanya sudah diatas 90%, karena data terakhir lebih kurang tiga ribu dari Disdukcapil didapatkan hanya menemui nama saja tidak ada NIK dan KK. Inilah yang sedang kami lakukan sekarang validasi datanya ke desam, kita sinkronkan data itu dengan capil.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat karena target sampai akhir april itu sebetulnya data itu update, jadi betul-betul (by name by adress) warga kita itu. Kita berharap perangkat desa seperti kepala dusun dan lembaga desa lainnya untuk dapat telusuri dari rumah kerumah untuk mensosialisasikan JKN-KIS ini. (Erwin)

 

MC Kota Pariaman

Share Berita: